Buserbhayangkara86

Thu. Jan 15th, 2026

Latest Post

Ketum DPP PWDPI M. Nurullah RS Dukung Langkah Kejati Lampung dalam Penyidikan Kasus Mafia Kawasan Hutan dan Korupsi SPAM.

Ketum PWDPI Minta Presiden Evaluasi KKP yang Dinilai Gagal Sejahterakan Nelayan.

Ketum PWDPI Kritik Kementrian Kelautan, Kebijakan Ijin Tidak Seimbang Sebabkan Penangkapan Ilegal Baby Lobster.

Seorang Wartawan Di Intimidasi Oleh Oknum Preman Yang Bayar Oleh bLBoss Rokok Ilegal.

Tragedi PETI di Ujung Said: Dugaan Longsor Tewaskan Pekerja Tambang Ilegal.

Ketum DPP PWDPI M. Nurullah RS Dukung Langkah Kejati Lampung dalam Penyidikan Kasus Mafia Kawasan Hutan dan Korupsi SPAM.

Jan 13, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Ketum PWDPI Minta Presiden Evaluasi KKP yang Dinilai Gagal Sejahterakan Nelayan.

Jan 11, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Ketum PWDPI Kritik Kementrian Kelautan, Kebijakan Ijin Tidak Seimbang Sebabkan Penangkapan Ilegal Baby Lobster.

Jan 11, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Seorang Wartawan Di Intimidasi Oleh Oknum Preman Yang Bayar Oleh bLBoss Rokok Ilegal.

Jan 10, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Tragedi PETI di Ujung Said: Dugaan Longsor Tewaskan Pekerja Tambang Ilegal.

Jan 10, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Bentuk protes atas rubuhnya Jembatan Air Dangawan Landak Warga Tutup Jalan”Publik Soroti PT.GSK.

Jan 10, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Ketum DPP PWDPI Dukung Langkah KPK dalam Penetapan Tersangka Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Jan 9, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

DPW Projamin KalBar Geram APH, Pertamina dan Instansi Terkait Buta dan Tutup Mata Dengan Kondisi Susah dan Mahalnya Gas Tiga Kilo.

Jan 7, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Oknum Kades Bojong Kulur Diduga Gelapkan Tanah Adat Menjadi Aset Desa

Jan 7, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Wali Murid SMPN 1 Bandar Lampung Keluhkan Pungutan untuk AC, Ketum PWDPI: Ini Bertentangan dengan Peraturan dan Keadilan.

Jan 6, 2026 tini widari No Comments

Uncategorized

Ketum DPP PWDPI M. Nurullah RS Dukung Langkah Kejati Lampung dalam Penyidikan Kasus Mafia Kawasan Hutan dan Korupsi SPAM.

Uncategorized

Ketum PWDPI Minta Presiden Evaluasi KKP yang Dinilai Gagal Sejahterakan Nelayan.

Uncategorized

Ketum PWDPI Kritik Kementrian Kelautan, Kebijakan Ijin Tidak Seimbang Sebabkan Penangkapan Ilegal Baby Lobster.

Uncategorized

Ketum DPP PWDPI M. Nurullah RS Dukung Langkah Kejati Lampung dalam Penyidikan Kasus Mafia Kawasan Hutan dan Korupsi SPAM.

Uncategorized

Ketum PWDPI Minta Presiden Evaluasi KKP yang Dinilai Gagal Sejahterakan Nelayan.

Uncategorized

Minta Kapolda dan Gurbernur Kaltim Usut Tuntas Pelaku Ilegal Penerbitan Dokumen Ijazah Palsu

Nov 23, 2025 tini widari No Comments

Sanggata, Kalimantan Timur,BUSERBHAYANGKARA86.COM Kasus dugaan pemalsuan ijazah Paket C yang kembali terkuak di Kutai Timur bukan sekadar persoalan dokumen pendidikan abal-abal. Ini adalah potret gelap praktik pemalsuan sistematis yang bermula…

Uncategorized

Panglima Satbel Pers DPP PWDPI Kecam Tantangan Oknum Kades Terhadap Wartawan.

Nov 23, 2025 tini widari No Comments

Ciamis,BUSERBHAYANGKARA86.COM Panglima Satuan Tugas Bela Wartawan (Satbel Pers) DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Dedi Supiandi yang akrab disapa Kang Pandi angkat bicara terkait tindakan seorang oknum Kepala Desa…

Uncategorized

Lapor Pak Presiden dan Bapak Kapolri,Kapuas Hulu Darurat PETI,di Duga Ada Keterlibatan Oknum Penegak Hukum KalBar.

Nov 23, 2025 tini widari No Comments

Kapuas Slot Games Luar biasa aktivitas pertambangan emas ilegal diperkirakan ratusan set beroperasi di bantaran sungai Suhaid kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kegiatan illegal tersebut diduga kuat dibekingi oleh oknum…

Uncategorized

‎Kasus Pengerusakan: Penyidik Polres Kota Bekasi Diduga Tidak Profesional‎‎‎Bekasi ‎Beberapa bulan telah berlalu sejak laporan pengerusakan masuk ke Polda Metro Jaya. Namun, hingga kini, tidak ada tanggapan yang jelas dari penyidik di Polres Kota Bekasi. ‎‎Laporan tersebut bernomor B/4920/IX/2025/RESTRO BKS KOTA yang dianggap penting oleh Tim 11 ABK & Partner’s Bekasi Raya, seolah terbengkalai dan sengaja di peti es kan. ‎‎Tim 11 ABK & Partner’s, yang dikenal aktif dalam mengawasi dan mengusut kasus-kasus kejahatan, akhirnya memutuskan untuk mengelar aksi demo di depan Polres Kota Bekasi untuk meminta kepastian ‎kejelasan perkembangan kasus yang terkesan mandek.‎‎Tapi aksi demo dibatalkan dikarenakan pihak penyidik akan memediasi katanya, Akhirnya Tim 11 ABK & Partner’s diundang datang. Tapi pertemuan yang diadakan para penyidik Harda Polres Kota Bekasi dan dipimpin Kasat Reskrim ternyata hanya mengulur waktu saja.‎‎Saat tiba di kantor polisi, suasana terasa tegang. Para penyidik tampak tidak siap menghadapi pertanyaan yang datang dari Tim 11 ABK & Partner’s. Adu argumen pun terjadi, tetapi tidak pada inti kasus. Penyidik justru terkesan mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang tidak relevan.‎‎Kasat Reskrim, yang baru menjabat, tampak bingung dan tidak fokus. Awalnya, ia terlihat planga-plongo, seolah belum benar-benar memahami situasi yang dihadapinya.‎‎Namun, setelah dijelaskan secara rinci oleh Tim 11 ABK & Partner’s, Kasat Reskrim akhirnya mengakui kesalahan. Ia berkali-kali meminta maaf dan menyatakan bahwa penyidikannya belum memenuhi standar profesional. ‎‎Saat ditanyakan terkait surat SP2HP didalam pertemuan, para penyidik bilang tidak ada. Lucunya setelah selesai pertemuan kenapa salah satu anggota Tim 11 ABK & Partner’s dipanggil oleh salah satu penyidik dan memberikan surat SP2HP.‎‎Jelas kuat diduga penyidik Harda tidak profesional dalam menangani perkara ini, bukti nyata sampai saat ini dari selesai pertemuan tidak ada kejelasan, perkembangan kasus tersebut.‎‎Kehadiran Tim 11 ABK & Partner’s yang selama ini dianggap sebagai mitra dalam pemberantasan kejahatan, justru menjadi pengingat bahwa tugas penyidik bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga harus fokus pada fakta dan kebenaran.‎‎Kasus pengerusakan ini masih menggantung. Penyidik dianggap tidak profesional, tidak fokus, dan terkesan menghindari tanggung jawab. Masyarakat yang mengharapkan keadilan dan kejelasan justru merasa kecewa. ‎‎Dengan kondisi seperti ini, Diminta Presiden Prabowo dan Kapolri turun tangan dimana sering kali kepolisian khususnya polres kota Bekasi terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum diperlukan upaya lebih serius dari pihak Kadiv Propam untuk memperbaiki proses penyidikan dan memastikan setiap laporan diperhatikan secara serius. ‎‎Karena, dalam sebuah sistem hukum yang sehat, setiap laporan harus dianggap penting dan diberi perhatian yang layak. Agar tercipta Asta Cita yang diminta Presiden Prabowo Subianto.‎‎Andreas Beda Kredok angkat bicara ” Dari tanggal 30 September 2025 Sampai hari ini Senin, 13-10-2025 dimana yang telah di janjikan oleh kasat polres metro bekasi kota tidak ada kabar, memangnya Ada apa di balik Kamal Alatas sampai sampai polres metro bekasi kota tidak bisa berbuat apa apa, saya sudah mencoba hubungi by WhatsApp penyidik namun tidak merespon” Ujar Andreas beda kredok‎‎” Kami akan melakukan aksi demo jika Kapolres metro bekasi tidak memberikan jawaban atas pelaporan tersebut segera” Tegas Andreas beda karedok selaku ketua team 11 ABK & Partner’s sebari menutup percakapan.

Nov 22, 2025 tini widari No Comments

Uncategorized

‎Kasus Pengerusakan: Penyidik Polres Kota Bekasi Diduga Tidak Profesional‎‎‎Bekasi,‎Beberapa bulan telah berlalu sejak laporan pengerusakan masuk ke Polda Metro Jaya. Namun, hingga kini, tidak ada tanggapan yang jelas dari penyidik di Polres Kota Bekasi.‎Laporan tersebut bernomor B/4920/IX/2025/RESTRO BKS KOTA yang dianggap penting oleh Tim 11 ABK & Partner’s Bekasi Raya, seolah terbengkalai dan sengaja di peti es kan.‎Tim 11 ABK & Partner’s, yang dikenal aktif dalam mengawasi dan mengusut kasus-kasus kejahatan, akhirnya memutuskan untuk mengelar aksi demo di depan Polres Kota Bekasi untuk meminta kepastian ‎kejelasan perkembangan kasus yang terkesan mandek. ‎Tapi aksi demo dibatalkan dikarenakan pihak penyidik akan memediasi katanya, Akhirnya Tim 11 ABK & Partner’s diundang datang. Tapi pertemuan yang diadakan para penyidik Harda Polres Kota Bekasi dan dipimpin Kasat Reskrim ternyata hanya mengulur waktu saja.‎Saat tiba di kantor polisi, suasana terasa tegang. Para penyidik tampak tidak siap menghadapi pertanyaan yang datang dari Tim 11 ABK & Partner’s. Adu argumen pun terjadi, tetapi tidak pada inti kasus. Penyidik justru terkesan mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang tidak relevan.‎Kasat Reskrim, yang baru menjabat, tampak bingung dan tidak fokus. Awalnya, ia terlihat planga-plongo, seolah belum benar-benar memahami situasi yang dihadapinya.‎Namun, setelah dijelaskan secara rinci oleh Tim 11 ABK & Partner’s, Kasat Reskrim akhirnya mengakui kesalahan. Ia berkali-kali meminta maaf dan menyatakan bahwa penyidikannya belum memenuhi standar profesional.‎Saat ditanyakan terkait surat SP2HP didalam pertemuan, para penyidik bilang tidak ada. Lucunya setelah selesai pertemuan kenapa salah satu anggota Tim 11 ABK & Partner’s dipanggil oleh salah satu penyidik dan memberikan surat SP2HP.‎Jelas kuat diduga penyidik Harda tidak profesional dalam menangani perkara ini, bukti nyata sampai saat ini dari selesai pertemuan tidak ada kejelasan, perkembangan kasus tersebut.‎Kehadiran Tim 11 ABK & Partner’s yang selama ini dianggap sebagai mitra dalam pemberantasan kejahatan, justru menjadi pengingat bahwa tugas penyidik bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga harus fokus pada fakta dan kebenaran.‎Kasus pengerusakan ini masih menggantung. Penyidik dianggap tidak profesional, tidak fokus, dan terkesan menghindari tanggung jawab. Masyarakat yang mengharapkan keadilan dan kejelasan justru merasa kecewa.‎Dengan kondisi seperti ini, Diminta Presiden Prabowo dan Kapolri turun tangan dimana sering kali kepolisian khususnya polres kota Bekasi terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum diperlukan upaya lebih serius dari pihak Kadiv Propam untuk memperbaiki proses penyidikan dan memastikan setiap laporan diperhatikan secara serius. ‎Karena, dalam sebuah sistem hukum yang sehat, setiap laporan harus dianggap penting dan diberi perhatian yang layak. Agar tercipta Asta Cita yang diminta Presiden Prabowo Subianto.‎Andreas Beda Kredok angkat bicara ” Dari tanggal 30 September 2025 Sampai hari ini Senin, 13-10-2025 dimana yang telah di janjikan oleh kasat polres metro bekasi kota tidak ada kabar, memangnya Ada apa di balik Kamal Alatas sampai sampai polres metro bekasi kota tidak bisa berbuat apa apa, saya sudah mencoba hubungi by WhatsApp penyidik namun tidak merespon” Ujar Andreas beda kredok. ‎” Kami akan melakukan aksi demo jika Kapolres metro bekasi tidak memberikan jawaban atas pelaporan tersebut segera” Tegas Andreas beda karedok selaku ketua team 11 ABK & Partner’s sebari menutup percakapan. (Tim/red)

Nov 22, 2025 tini widari No Comments

Uncategorized

Oknum Kades Kebal Hukum dan Tidak Takut Melawan Hukum,Terang Terangan Bekerja PETI.

Nov 22, 2025 tini widari No Comments

Sintang Kalbar,BUSERBHAYANGKARA87.COM Oknum Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat diduga melakulan Eksploitasi Lahan dengan cara Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin tepatnya di Kilometer 8 menuju…

Uncategorized

Kepsek SMAN.3 Bukittinggi Bungkam di Konfirmasi Terkait Dana BOS dan Pungli.

Nov 22, 2025 tini widari No Comments

Slot Games Bukittinggi,BUSERBHAYANGKARA86.COM Asta Cita Presiden Prabowo dengan melalui program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksarmen) tidak membenarkan lagi pungutan dalam bentuk apapun, yang mengatas namakan Pendidikan, dana BOS yang…

Uncategorized

Pelayanan Buruk di Puskesmas Jatiasih: Pasien Pasca Operasi Disuruh Bolak-Balik untuk Surat Rujukan.

Nov 21, 2025 tini widari No Comments

Kota Bekasi,BUSERBHAYANGKARA86.COM Kasus pelayanan yang tidak profesional kembali muncul di Puskesmas Jatiasih, dimana seorang pasien pasca operasi berinisial MN harus menghadapi kesulitan dan perlakuan yang mempersulit hanya untuk mendapatkan surat…

Uncategorized

Komunitas Jurnalis Kepri Resmi Bentuk LBH – KJK, Siap Berikan Pendampingan Hukum Gratis Bagi Wartawan dan Masyarakat.

Nov 20, 2025 tini widari No Comments

TANJUNGPINANG,BUSERBHAYANGKARA 86.COM Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) mengambil langkah besar dalam memperkuat perlindungan terhadap profesi jurnalis di Kepulauan Riau (Kepri). Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari, bersama dua praktisi hukum berpengalaman,…

Uncategorized

Sukses Gelar Rakernas, Ketum PWDPI Akan Tidak Tegas DPW dan DPC Tak Patuhi AD/ART.

Nov 19, 2025 tini widari No Comments

Jakarta,BUSERBHAYANGKARA86.COM Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum DPP PWDPI), M.Nurullah RS akan evaulasi kepengurusan DPP, DPW dan DPC Yang tidak melaksanakan program PWDPI dan AD/ART.…