Sanggau,Kalbar,BUSERBHAYANGKARA 86.COM
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak di wilayah Kabupaten Sanggau, khususnya di sepanjang aliran Sungai Kapuas Desa semarangkai Kabupaten Sanggau seolah Hukum tidak berjalan
Ironisnya, aktivitas ilegal tersebut berlangsung terang-terangan meski sudah ada larangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan lemahnya pengawasan serta tidak adanya tindakan konkret dari aparat penegak hukum maupun Satuan Tugas (Satgas) PETI yang telah dibentuk.
“Gimana imbauan Bupati? Katanya mau ditindak, kok mereka masih kerja. Satgas yang sudah dibentuk itu ke mana?” keluh Salah seorang anak buah kapal yang mengangkut tongkang batu bara yang mengalami kandas di perairan kapuas Sanggau akibat Para pekerja PETI yang mengaku melihat langsung aktivitas PETI di lapangan.
Nada serupa disampaikan Iwan, warga lainnya yang mempertanyakan komitmen pemerintah dan aparat dalam menegakkan aturan.
“Katanya dilarang, tapi faktanya masih jalan terus. Aparatnya ke mana, kok dibiarkan?” ucapnya geram.
Surat Edaran Bupati Diabaikan
Sebagai informasi, Bupati Sanggau Yohanes Ontot sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.2.3/11/EKSDA Tahun 2025 tentang Larangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dalam surat tersebut, masyarakat diminta:
Tidak terlibat dalam kegiatan PETI,
Mendukung penegakan hukum,
Melaporkan aktivitas PETI kepada pihak berwenang.
Bupati Sanggau,Yohanes Ontot secara tegas menyebut bahwa Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam harus bersih dari PETI karena merupakan sumber air baku PDAM dan penopang hidup warga pesisir.
“Kalau sudah diingatkan masih juga nekat, ya tanggung sendiri risikonya,” tegas Bupati Sanggau dalam pernyataan sebelumnya.
Ancaman Serius bagi Lingkungan dan Kesehatan
Aktivitas PETI tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat.
Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses penambangan dapat mencemari air, merusak biota sungai, dan membahayakan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pembentukan Satgas PETI hanya bersifat seremonial tanpa langkah nyata di lapangan.
Publik kini menunggu keberanian dan keseriusan aparat dalam menegakkan aturan, bukan sekadar restorika di atas kertas.(tim/red)